RS Sumber Waras mencuat menjadi rumah sakit yang kini ramai diperbincangkan. Rumah Sakit yang diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta ini ternyata menyisakan masalah.

Maklum apa yang terjadi di ibu kota selalu hangat untuk diperbincangkan. Apalagi geger dan polemik RS Sumber Waras ini melibatkan orang nomor satu di Kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok berulangkali menampik ada kesalahan dalam proses pembelian RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok bahkan menuding aduit yang dilakukan lembaga negara sekelas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ngaco.

Ahok juga pernah menuding ada oknum di dalam Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) yang dikenal sebagai lembaga antirasuah yang amat bersih dan didukung rakyat.

BPK sendiri sebagai pengawas dan auditor resmi negara menurut UU, sudah melakukan penilaian terhadap proses pembelian tersebut. Hasilnya pada 2004, BPK sudah melaporkan ada beberapa kejanggalan dalam proses pembelian RS Sumber Waras

Nilai NJOP Lebih Kecil

www.teropongsenayan.com
www.teropongsenayan.com

Kejanggalan pertama adalah soal nilai NJOP lahan RS Sumber Waras. Saat itu Pemprov membeli lahan senilai Rp 755.689.550.000 berdasarkan NJOP Rp20.755.000 per meter persegi.

Nilai itu sesuai dengan yang tertera di dokumen pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan di jalan Kyai Tapa.

Namun BPK menilai seharusnya NJOP yang digunakan adalah NJOP Jalan Tomang Utara yang juga berhadapan langsung dengan RS Sumber Waras.

Nilai NJOP di Jalan Tomang Utara lebih tinggi yakni senilai Rp7 juta.Artinya dengan luas yang sama seharusnya pembelian yang dilakukan mencapai Rp904 miliar.

Pembayaran Tak Wajar

www.sayangi.com
www.sayangi.com

Pembayaran peralihan hak tanah seluas 3,6 hektar ke Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dinilai janggal.

Ketua BPK, Harry Azhar mengatakan, ketidaklaziman itu terlihat dari cara Pemprov DKI membayar dengan menggunakan cek tunai. Selain itu, waktu pembayarannya pun janggal.

“Bahwa diakhir Desember, 31 Desember 2014, jam 7, ada bukti cek tunai, jam 7 sekian detik. Kenapa ini seperti dipaksakan?” tegas dia dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).

Tak hanya pembayaran, BPK juga mempertanyakan kenapa pembayaran peralihan lahan itu dilakukan diakhir Desember.

“Kenapa (dipaksakan), memang itu kalau lewat dari jam 12, pembayaran setelah itu tidak sah. Tapi kenapa dibayar sebelum tutup buku? (Tutup buku) 25 Desember, artinya pemprov DKI sudah pada posisi debit, tapi objek lahan belum masuk asset DKI, karena sampai hari ini belum dikuasai pemprov DKI,” terang dia.

Dibayar Lunas Tapi Serah Terima 2018

www.aktual.com
www.aktual.com

BPK juga menemukan ada kejanggalan dalam proses pembayaran yang semuanya langsung lunas. Ketua BPK Harry Azhar memperbandingkan dengan transaksi, PT Ciputra Karya Unggul (CKU) dengan Yayasan Sumber Waras (YKSW).

Saat itu PT Ciputra Karya Unggul hanya memberikan uang pengikat sebesar 8 persen dari transaksi. Namun Pemprov DKI sudah melakukan pembayaran secara tunai 100 persen, padahal serah terima baru tahun 2018.

“Sumber Waras sekarang siapa yang isi? Apakah sudah dipakai ? Sekarang rumah sakit jalan enggak? Uang negara sudah terpakai tidak? Anda simpulkan sendiri,” jelas Harry.

Belum Milik Pemprov

www.aktual.com
www.aktual.com

Meski sudah ditransfer lunas uang untuk membeli RS Sumber Waras, namun lahan tersebut belumlah berstatus milik Pemprov DKI Jakarta.

BPK mengakatan berdasar akta penjualan tidak ada klausa penguasan tanah setelah akta ditanda tangani, tidak ada klausa si penjual menguasai tanah 2 tahun setelah ditanda tangani akta

Meski lahan di RS Sumber Waras telah dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun tetap saja tanah tersebut sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh pihak penjual dalam hal ini Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras.

Tidak Layak Bangun

bataranews.com
bataranews.com

Dalam proses pembelian, pada tanggal 14 November 2014, Dinas Kesehatan DKI mengeluarkan hasil kajian terhadap lahan RS Sumber Waras.

Kajian tersebut hasilnya adalah RS Sumber Waras bisa dibeli dengan memenuhi sejumlah syarat, seperti tanah yang dibeli harus siap pakai, bebas banjir, memiliki akses jalan besar, jangkauannya luas dan luas lahan minimal 2.500 meter persegi.

Namun BPK menilai lahan tersebut tidak memenuhi 5 syarat yang dikeluarkan Dinkes DKI, dimana tidak siap bangun karena banyak bangunan di situ, daerah banjir dan tidak ada jalan besar.