Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mencari acara untuk membongkar kedok Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif dan pengguna ijazah palsu.

Salah satu upayanya, saat ini telah melakukan pendataan ulang seluruh aparatur sipil di Indonesia tanpa terkecuali dengan sistem online (e-PUPNS), hingga 31 Desember mendatang.

Langkah ini ditempuh oleh BKN selain sebagai bentuk pemukhtahiran data, juga dapat menghentikan peredaran ijazah legal.

PNS Fiktif yang masih menerima gaji secara rutin dan beberapa waktu lalu telah menjadi pertanyaan kini akhirnya terkuak juga.

Memang, seperti apa kasus PNS fiktif yang terkuak dengan adanya system E-PUPNS?

Back

1. Data Ulang Melalui Sistem Online

Salah satu upaya pemerintah dalam membuktikan izasah palsu yang digunakan oleh PNS dapat terbukti melalui pendataan ulang melalui sistem online.

Sekarang berdasarkan amanat UU harus ditulis S1-nya di bidang apa dan dari mana universitasnya, tahun berapa lulus. Data tersebut harus lengkap sehingga pihak pengawas tahu.

Dengan pendataan ulang ini, proses pembaruan data riwayat seseorang juga dapat dipercaya dan tak butuh waktu yang lama.

PNS bersangkutan tinggal mengisi sendiri data miliknya melalui gadget smartphone, laptop atau bahkan komputer.

Dengan tercantumnya seluruh riwayat pendidikan dan pekerjaan secara detail, masalah ijazah palsu bisa dihentikan menggunakan sistem online ini.

Pada tahun 2003 telah ditemukan 300.000 pegawai fiktif. Saat itu, negara rugi hingga Rp 6 triliun. Kini, jumlah pegawai sudah terkikis, dan menyisakan 10.000 pegawai.

Pemerintah berharap dengan sistem e-PUPNS itu oknum-oknum PNS fiktif dapat berkurang.

kpu-kuduskab.go.id
Back