Privatisasi BUMN adalah proses pelepasan/penjualan saham milik pemerintah ke pihak lain atau publik dengan tujuan untuk tambah modal BUMN. Privatisasi dilakukan dengan dua alternatif metode, yaitu 1) strategic sales atau 2) IPO (Initial Public Offering)-penawaran ke publik. Strategic Sales (SS) dilakukan dengan proses tender/negosiasi. Proses malalui SS seperti penjualan Indosat ke Temasek, Semen Gresik Group ke Cemex, dan JITC (anak perusahaan Pelindo II). BUMN yang tercatat di pasar modal saat ini semuanya melalui metode IPO. Selanjutnya saya uraikan mekanisme privatisasi.

Proses privatisasi diawali dari analisis internal Kementerian BUMN untuk menentukan BUMN yang diusulkan di privatisasi tahun berikut. Hasil kajian Kementerian BUMN dibahas oleh Komite Privatisasi yang diketuai oleh Menko Perekonomian + Menteri BUMN + Menteri Keuangan + Menteri Teknis terkait. Komite Privatisasi memutuskan BUMN yang akan diprivatisasi, jumlah saham yang akan dilepas, dan metode privatisasi yang dipilih.

gresnews.com
gresnews.com

Keputusan Komite Privatisasi diusulkan oleh Menteri BUMN ke DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR (Komisi VI dan Komisi XI). Keputusan DPR memuat 3 hal prinsip, 1) nama BUMN, 2) jumlah saham yang akan dilepas, dan 3) metode privatisasi. Keputusan DPR tersebut menjadi pegangan Menteri BUMN melaksanakan proses privatisasi BUMN. Sampai titik ini belum ada yang kritis.

Terhadap BUMN yang metodenya melalui strategic sales, titik-titik kritis dan rawan adalah 1) penentuan calon pembeli, 2) penetapan harga, dan 3) persyaratan hak pembeli. Calon pembeli bisa dilakukan melalui tender atau pemilihan terbatas. Walaupun tender, persyaratan bisa dibuat kriteria yang mengarah ke salah satu calon. Juga umumnya sulit cari calon pembeli. Negosiasi harga adalah titik paling rawan pada SS. Kita masih ingat kasus Indosat dan Semen Gresik yang kontroversial. Persyaratan hak pembeli juga sangat penting. Kasus Semen Gresik yang sebenarnya Cemex pemegang saham minoritas, namun dalam purchase agreement pemerintah, hak Cemex justru sebagai pemilik saham mayoritas, termasuk mengangkat Direksi dan Komisaris.

beritadaerah.co.id
beritadaerah.co.id

Terhadap privatisasi dengan mekanisme IPO titik kritis adalah: 1) penetapan harga, 2) penawaran, dan 3) penjatahan saham. Untuk membantu Menteri BUMN, dibentuk Tim Privatisasi yang melakukan seleksi terhadap penjamin emisi (underwriter) dan konsultan. Penjamin emisi merancang tentang harga yang pantas terhadap saham BUMN yang akan dijual ke publik serta sebagai pembeli siaga. Pembeli siaga maksudnya jika saham tersebut tidak laku maka dibeli oleh penjamin emisi, seperti kasus penjualan saham garuda.

Perkiraan harga (book building) dilakukan oleh penjamin emisi setelah promosi ke calon pembeli saham yang akan dilepas. Sayangnya selama ini underwriter selama ini hanya lakukan “pemasaran” saham ke Luar Negeri. Sedikit sekali di dalam Negeri. Bagi underwriter bahwa saham yang ditawarkan semua laku dan juga penting terjadi transaksi di pasar sekunder agar dapat fee. Fee yang dimaksud adalah fee transaksi penjualan saham perdana yang melalui dia. Karena sudah dapat fee dari penjualan saham perdana.

Penetapan harga saham perdana adalah kewenangan Menteri BUMN. Penetapan ini sangat kritis dan krusial dan harus pas. Penetapan harga adalah titik paling kritis. Jika terlalu murah-rugikan BUMN/Negara seperti kasus harga PT Krakatau Steel. Jika terlalu mahal akan rugikan underwriter dan jika BUMN maka rugikan BUMN seperti kasus saham Garuda yang rugikan BUMN underwriter. Karena sangat strategis, selayaknya Menteri BUMN tidak hanya percaya usulan underwriter tapi harus ada data pembanding dan ahli juga. Selain itu walaupun tidak diatur, penetapan harga sebaiknya dikoordinasikan dengan Menteri terkait, bisa dengan Komite privatisasi.

Titik kritis kedua adalah pemesanan saham. Pemesanan saham masih dilakukan secara terbatas melalui underwriter. Dengan cara mengisi formulir secara langsung. Maka yang bisa memesan hanya yang miliki akses ke pemegang formulir atau tahu info. Orang Jakarta atau orang Luar Negeri yang jadi “pelanggan” underwriter atau yang lewat jalur orang Kementerian BUMN yang memiliki peluang memesan. Karena tertutup, maka orang-orang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan dapat peluang memesan dalam jumlah banyak apalagi jika harga saham yang dilepas murah seperti KS. Kasus pesanan saham Garuda oleh Nazaruddin juga contoh, namun saham tersebut anjlok.

commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

Titik kritis ketiga adalah penjatahan terhadap calon pembeli yang pesan saham. Jika terjadi overbooked maka terjadi perebutan. Karena yang diumumkan hanya jumlah pemesan, tidak terbuka nama pemesan, maka penjatahan sangat terbuka memihak kepada seseorang atau kelompok. Selain itu saat memesan tidak perlu dibuktikan apakah punya uang atau tidak sehingga bisa pesan berapa saja tanpa sanksi. Tanpa sanksi jika dia tidak jadi beli. Karena tidak perlu ada jaminan uang saat memesan maka ada pihak yang pesan dan dapat jatah. Saat dapat jatah, mereka bisa cari investor atau menjual ke pihak lain dengan marjin tertentu (jika harganya murah).

Perlu diketahui bahwa saat harga sudah ditetapkan maka pemilik sementara saham yang akan dijual adalah penjamin emisi/underwriter. Teorinya, underwriterlah sebagai yang menentukan penjatahan terhadap calon pembeli. Apakah kenyataan lain? Lihat saja faktanya. Banyak pihak yang dapat jatah kaya mendadak, tapi jika salah bisa juga miskin mendadak. Contoh kasus saham BNI dan Garuda. Pihak yang dapat jatah saat PT KS yang pada hari I naik 50% dipastikan kaya mendadak. Sayangnya saat itu yang nikmati adalah pihak asing.

Pada dasarnya para pedagang saham menginginkan harga saham dilepas oleh emiten murah agar transaksi di pasar sekunder rame. Jika transaksi rame, maka pedagang saham/securitas dapat fee dari transaksi yang terjadi dan sebaliknya. Artinya pihak pemain di pasar modal akan berupaya menarik harga ke bawah. Pemilik/pemerintah harus waspada terhadap hal ini. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pada pemesanan dan penjatahan, sebaiknya dilakuan perubahan mekanisme terhadap hal tersebut. Pemesanan harusnya dilengkapi dengan jaminan Bank bahwa yang pesan memang memiliki uang di bank, bukan “pedagang” jatah saham. Pemesanan juga dilakukan secara online dan proses penetapan jatah jika terjadi overbook (kelebihan pemesan) secara elekronik. Semua nama pemesan dan jumlah yang dipesan dibuka di publik (online) agar pembelian saham perdana tidak dijadikan ajang pencucian uang atau dagang saham perdana ke pihak yang tidak punya akses. Pihak terkait juga akan jadi berhati-hati.

aktual.com
aktual.com

Di Negara tetangga kita malah memberlakukan aturan bahwa yang boleh beli saham perdana hanya warga negaranya. Hal ini bisa dicontoh oleh Indonesia. Cara ini bagus, agar jika harga naik saat pasar sekunder maka yang nikmati adalah warga negara Indonesia, bukan asing. Peristiwa menyedihkan terjadi saat penjualan saham PT KS. Asing ambil untung besar dan domestik beli saham mahal. Privatisasi untuk menjadikan BUMN transparan baik, namun manfaatnya tetap harus ke rakyat banyak, termasuk kenaikan harga saham.

Secara pribadi saya tidak berkenan dengan instilah privatisasi karena yang terjadi sebenarnya adalah perluasan kepemilikan saham. Pemahaman saya privatisasi adalah go private, sementara yang kita lakukan adalah go public. Tapi itulah nama yang ada di dalam UU BUMN. Perlu saya tambahkan bahwa sesuai UU, BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Masih kualitatif dan bisa multitafsir. Apakah Pertamina dan PLN termasuk? Demikian twit saya tentang Mekanisme dan Titik-titik Rawan Privatisasi BUMN. Sekedar bahan diskusi. Selamat malam.

*Kultwit Muhammad Said Didu @saididu 05/06/2012