Warga Tidak Berdaya

Akhirnya, ratusan bangunan yang berdiri tegak di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara, kini rata dengan tengah. Senin (11/4/2016) ratusan aparat mengawal proses eksekusi rumah warga ini.

Warga yang tampak tak berdaya hanya bisa meneriakan kalimat takbir dan tahlil berkali-kali. Spanduk protes warga yang telah dibawa tampak kumal tidak berguna lagi. Warga yang rata-rata berasal dari kelompok wanita hanya bisa menangis.

Deru alat berat yang menghancurkan bangunan warga bergemuruh ditemani tangis histeris para wanita yang belum direlokasi. Sebagian warga yang sudah bersedia pindah ditempatkan di rusun Marunda dan Rawa Bebek. Sedangkan 86 KK yang masih memperjuangkan hak nya, belum mendapatkan tempat relokasi.

Salah seorang warga, sambil menangis memanjatkan doanya ” Laa Ilaaha Ilallah Wallahuakbaaar.. Ya Allaah.. Bukakan pintu hati para oejabat negara ini.ya Allah. Kami belum belum punya rumah dan uang untuk pindah. Kami miskin yaaa Allah,”.

Dahulu, warga begitu percaya dengan pasangan Jokowi-Ahok yang telah berani membuat kontrak politik tentang Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga. Berikut isi dari kontrak politik Jakarta Baru Jokowi Ahok dengan warga Luar Batang.

Ingkar Janji Kampanye

kontrak politik jokowi ahok

Ternyata, pada 15 September 2012 pernah terjadi kontrak politik antara Jokowi-Ahok, calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu dengan warga. Dinukil dari Republika.co.id, dalam kontrak politik yang bertempat di Muara Baru, Penjaringan itu tertulis, Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga. Kontrak itu berisi, warga akan dilibatkan dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kota.

Kemudian pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota. Meliputi legalisasi kampung ilegal. Yaitu, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.

Lalu pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Tertulis juga, pemukiman kumuh yang berada di lahan milik swasta atau BUMN akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya.

Dalam kontrak juga tertulis mengenai perlindungan dan penataan ekonomi informal seperti PKL, tukang becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil dan pasar tradisional.

Apakah Ahok lupa akan kontrak politik tersebut? Ataukah Ahok bisa berkilah kalau itu janji Jokowi-Ahok, bukan janji Ahok-Jarot? Dimanakah Jokowi dalam kasus ini, yang dulu diyakini akan semakin memperjuangkan wong cilik ketika menjadi Presiden? Terkait hal ini, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra punya pandangan terhadap Ahok.

Mencla Mencle

yusril kampung luar batang dki jakartavia kompas.com

Ditemui Ahad kemarin (10/4/2016), Kepada kompas.com Yusril Ihza Mahendra menilai Gubernur DKI Jakarta Ahok tidak memiliki rencana berkelanjutan berkaitan gagasan pengaturan lokasi di Luar Batang, Jakarta Utara.

Menurut Yusril, info Ahok berubah-ubah masalah gagasan itu. Awalannya, Ahok menyampaikan punya niat menggusur Luar Batang, namun lalu beralih lagi dengan menyampaikan tak punya niat menggusur lokasi itu. Dan hari ini (11/4) Ahok ternyata benar-benar melakukan penggusuran rumah warga.

“Pak Ahok ini sudah mencla-mencle, kemaring ngomong begitu sekarang ngomong lain lagi,” kata Yusril waktu didapati di acara silaturahim yang di gelar Ikatan Parantauan Minangkabau (IPM) di Anjungan Minangkabau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016).

Yusril, yang sudah di beri kuasa oleh warga Luar Batang untuk mengatasi perkara itu, menantang Ahok. Ia memohon Pemprov DKI Jakarta tunjukkan bukti kepemilikan atas tanah di Luar Batang.

“Kami men-challenge (menantang) beliau. Ya, kalau Anda merasa tanah Luar Batang itu milik Pemda DKI, ya Anda buktikan, mana suratnya,” kata Yusril.

Ia mengatakan, warga Luar Batang mempunyai bukti kepemilikan tanah, mulai dari sertifikat hak milik, hak guna bangunan (HGB), surat girik, dan surat jual beli sebagai landasan.

“Dan itu tidak bisa diklaim Pemda DKI sebagai tanah dia. Pemda DKI ngada-ngada namanya, ngaku-ngaku tanah yang dimiliki masyarakat,” tutur Yusril.

Ia mengatakan, prosedur kepemilikan tanah tidak dibeda-bedakan baik pemerintah, swasta, maupun perorangan dalam mengajukan kepemilikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemprov DKI, menurut dia, tidak bisa mengklaim tanah tanpa ada bukti.

Yusril membenarkan adanya surat rencana penggusuran yang dibagikan ke masyarakat Luar Batang. Surat itu diklaimnya berbarengan dengan yang dibagikannya untuk masyarakat Pasar Ikan.

“Jadi yang sudah memberikan kuasa kepada kami adalah masyarakat Luar Batang dan itu yang kami bela, kami pertahankan supaya tidak ada penggusuran,” kata Yusril.