Beberapa hari yang lalu, ratusan orang menimbulkan macet di beberapa ruas jalan di Jakarta. Orang-orang tersebut adalah para sopir angkutan umum yang memprotes pemerintah mengenai keberadaan taksi online.

Sehubungan dengan adanya demonstrasi terkait keberadaan taksi online, pemerintah Indonesia pun segera mengambil tindakan agar kisruh yang terjadi di tengah masyarakat tidak berlangsung lama.

Dalam surat Menhub kepada Menkominfo, Uber serta GrabCar dianggap melanggar berbagai UU. Di antaranya, tidak menggunakan kendaraan bermotor umum pelat kuning, tidak dijalankan oleh BUMN, BUMD atau badan yang diakui undang-undang,

Selin itu juga tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan, tidak berbentuk PT, tidak bekerjasama dengan angkutan umum resmi, serta berpotensi menyuburkan praktik angkutan liar.

Selain itu, perusahaan Uber yang merupakan franchise milik asing, dianggap tidak memberi jaminan keamanan atas kerahasiaan penggunanya. Hal ini dianggap dapat membahayakan keamanan negara.

Selama beroperasi, Uber dan Grab juga telah menimbulkan sejumlah kontroversi. Contohnya;

Back

1. Taksi Online Tidak Bayar Pajak

Sebenarnya, Pemprov DKI tidak menentang keberadaan taksi online di Jakarta. Namun pemerintah meminta agar taksi online ditempeli stiker agar bisa membedakan mana taksi online dan kendaraan pribadi.

Bahkan taksi online berpelat hitam pun diperbolehkan beroperasi, asalkan tetap mendaftarkan perusahaannya ke pemerintah Indonesia.

Selain itu, dengan ditempeli stiker khusus pada badan mobil, maka pemerintah telah memiliki hak untuk menarik pajak dari perusahaan taksi online tersebut.

nasional.republika.co.id
Back