marketeers.com

Inilah Pesaing Taksi Konvensional yang Bikin Para Sopirnya Demo

Posted on

Beberapa hari yang lalu, ratusan orang menimbulkan macet di beberapa ruas jalan di Jakarta. Orang-orang tersebut adalah para sopir angkutan umum yang memprotes pemerintah mengenai keberadaan taksi online.

Sehubungan dengan adanya demonstrasi terkait keberadaan taksi online, pemerintah Indonesia pun segera mengambil tindakan agar kisruh yang terjadi di tengah masyarakat tidak berlangsung lama.

Dalam surat Menhub kepada Menkominfo, Uber serta GrabCar dianggap melanggar berbagai UU. Di antaranya, tidak menggunakan kendaraan bermotor umum pelat kuning, tidak dijalankan oleh BUMN, BUMD atau badan yang diakui undang-undang,

Selin itu juga tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan, tidak berbentuk PT, tidak bekerjasama dengan angkutan umum resmi, serta berpotensi menyuburkan praktik angkutan liar.

Selain itu, perusahaan Uber yang merupakan franchise milik asing, dianggap tidak memberi jaminan keamanan atas kerahasiaan penggunanya. Hal ini dianggap dapat membahayakan keamanan negara.

Selama beroperasi, Uber dan Grab juga telah menimbulkan sejumlah kontroversi. Contohnya;

Taksi Online Tidak Bayar Pajak

nasional.republika.co.id
nasional.republika.co.id

Sebenarnya, Pemprov DKI tidak menentang keberadaan taksi online di Jakarta. Namun pemerintah meminta agar taksi online ditempeli stiker agar bisa membedakan mana taksi online dan kendaraan pribadi.

Bahkan taksi online berpelat hitam pun diperbolehkan beroperasi, asalkan tetap mendaftarkan perusahaannya ke pemerintah Indonesia.

Selain itu, dengan ditempeli stiker khusus pada badan mobil, maka pemerintah telah memiliki hak untuk menarik pajak dari perusahaan taksi online tersebut.

Taksi Online Langgar UU

jakartakita.com
jakartakita.com

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, JA Barata menjelaskan bahwa surat Menhub Jonan tersebut merupakan surat permohonan pemblokiran aplikasi pengguna, hanya untuk aplikasi Uber dan Grab Car.

Surat permohonan pemblokiran kedua perusahaan tersebut dikeluarkan karena di dalam peraturan transportasi, khususnya taksi, hanya memuat aturan resmi atau tidak untuk taksi pelat hitam.

Tidak hanya urus surat izin saja, tapi juga mengurus KIR dan persyaratan lain yang dibutuhkan transportasi publik seperti taksi.

Penolakan juga Terjadi di Negara Lain

euractiv.com
euractiv.com

Ada beberapa negara di dunia yang juga memersoalkan keberadaan perusahaan penyedia aplikasi pemesanan transportasi tersebut. Diantaranya, Brazil, Kanada, Prancis, Jerman. Kemudian, India, Jepang, Korea, dan Spanyol.

Penolakan yang terjai di beberapa negara di dunia, ternyata memiliki alasan yang sama, yaitu semakin sedikitnya penumpang yang menggunakan taksi konvensional, dan legalitas izin usaha yang harus dimiliki oleh taksi online.

Tak lupa juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengemudi taksi online supaya tidak menimbulkan risiko keamanan dan keselamatan penumpang.

Jadi Celah Organda dan Dishub Cari Duit

marketeers.com
marketeers.com

Selain mendapat penentangan dari sejumlah sopir taksi, seorang harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah agar mobilnya bisa terdaftar di Grab Car. Sejumlah anggota organda dan dinas perhubungan juga terlibat di dalamnya.

Dengan adanya kendaraan berbasis aplikasi tersebut, para oknum organda dan dinas perhubungan membuat celah, dan cenderung disalahgunakan. Modusnya yakni dengan melihat daftar koperasi atau PT yang kurang aktif.

Ia juga menyebut cara dan lika-liku serta menyetor jutaan rupiah per mobil atau kendaraan pribadi yang harus disiapkan anggota Grab Car.

Bahkan, jika seseorang memiliki kendaraan dan punya izin sewa, maka pengemudi tinggal mengunduh aplikasi Grab Car.

Parahnya lagi, katanya, bagi seseorang yang belum punya mobil maka akan ditawarkan paket mobil tertentu plus izin, dengan uang muka berkisar antara Rp25 juta sampai Rp40 juta. Harga izin untuk satu mobil biasanya Rp 5 juta hingga Rp 7 juta.

Harga Murah Taksi Online Rusak Pasar

smartstore.oomph.co.id
smartstore.oomph.co.id

Direktur PT Blue Bird Tbk yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda), Andrianto Djokosoetono, menilai taksi berbasis online ini merusak tatanan harga pada transportasi sejenis.

Akibat terburuk dari menjamurnya taksi berbasis online ini adalah pengusaha kecil akan semakin merana.

[td_smart_list_end]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *