Nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia sepanjang 2001-2015 meraih Rp203, 9 triliun. Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), juga mengkalkulasi hukuman berbentuk denda serta sita aset cuma terkumpul Rp21, 26 triliun.

Dari selisih kerugian negara dengan hukuman denda itu, siapa yang memikul kerugian?

“Tentu saja para pembayar pajak yang budiman. Ibu-ibu pembeli susu formula untuk bayi mereka. Mahasiswa dan pelajar yang membeli buku teks mereka. Orang sakit yang membeli obat-obatan di apotek dan toko obat. Generasi di masa datang yang mungkin saat ini belum lahir.”

Demikian laporan Laboratorium Pengetahuan Ekonomi UGM dalam analisis database korupsi yang diterbitkan Selasa (5/4/2016). Analisis database korupsi ini disusun tim peneliti Rimawan Pradiptyo, Timotius Hendrik Partohap, serta Pramashavira.

Keseluruhan kerugian negara Rp203, 9 triliun itu datang dari 2. 321 masalah yang melibatkan 3. 109 terdakwa. Kerugian negara ini belum mengkalkulasi cost sosial korupsi. Dengan denda Rp21, 26 triliun, artinya masihlah ada bolong yang perlu disubsidi sebesar Rp182, 64 triliun.

Efek korupsi bakal jauh semakin besar bila dihitung berdasar pada ongkos sosial korupsi dari pada kerugian negara saja. Perkiraan ongkos sosial korupsi bisa dikerjakan dengan mengalikan kerugian negara dengan angka pengali 2, 5 kali lipat.

Hasil kajian memerlihatkan hukuman finansial pada beberapa terpidana korupsi cenderung suboptimal, lebih rendah dari kerugian negara yang disebabkan. ” Kelihatannya cuma di Indonesia beberapa koruptor disubsidi oleh rakyat serta generasi muda di masa datang! ”

Peta korupsi berdasarkan provinsi yang dirilis Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, Selasa (5/4/2016)

Tim peneliti Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM sudah merampungkan pembaruan database peta korupsi 2001-2015 yang diaksek lewat website cegahkorupsi. feb. ugm. ac. id. Peta korupsi disusun berdasar pada propinsi dan kabupaten/kota.

“Jumlah terpidana korupsi sangat berkaitan dengan hubungan yang erat antara pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut,” kata peneliti Rimawan Pradiptyo dikutip Kompas.com.

Rimawan menyampaikan, jumlah terpidana masalah korupsi di pulau Jawa (tak termasuk juga Jabodetabek) terdaftar 735 orang, sedang di pulau Sumatra 578 orang. Sedang terpidana korupsi di Jabodetabek ada 424 orang serta Sulawesi dengan jumlah 360 orang.

SHARE