Kejadian memilukan yang menimpa Yuyun, seorang siswi kelas 1 SMP yang diperkosa 14 pemuda dibawah umur, kini membuka mata banyak pihak. Masyarakat mendesak pemerintah agar serius dalam isu kekerasan seksual ini. Pemerintah harus melindungi warganya, baik dengan cara penindakan ataupun pencegahan.

Setelah kasus Yuyun ini menyeruak, ramai tersebar opini tentang sanksi kebiri kepada pemerkosa. Perihal hal ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengusulkan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-undang tersebut dinilai solusi tepat ketimbang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur sanksi kebiri.

Fajri Nursyamsi, peneliti PSHK menyatakan bahwa kekerasan seksual jelas merupakan hal yang serius. Menurut Fajri, hukuman kebiri masih belum bisa menghilankan akar permasalahan dari kekerasan seksual ini.

Fajri berpendapat, perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual bermasalah secara materil maupun formil, karena berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Baca juga: Menkumham “hukuman mati bila korban sampai meninggal dunia”

Sanksi kebiri secara substansi akan berefek pada hilangnya hak seseorang untuk memiliki keturunan. Sanksi kebiri juga akan menghilangkan terpenuhinya kebutuhan dasar, yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945.

Sampai saat ini, belum ada kajian yang menunjukan bahwa kebiri merupakan solusi yang efektif dalam menekan angka kekerasan seksual. Sementara itu, pemilihan perppu belum didasari pertimbangan yang kuat dalam pemenuhan syarat kegentingan yang memaksa.

Bentuk perppu untuk sanksi kebiri dipilih hanya karena ingin peraturan segera berlaku, yang justru mengabaikan prinsip demokrasi, di mana seharusnya hal itu dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR.

Di kesempatan yang berbeda, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi di sebuah acara juga mengungkapkan hal yang sama. beberapa waktu lalu juga mendorong hal yang sama.

Ika mengungkapkan bahwa dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya akan lebih banyak mengatur soal pencegahan kekerasan seksual. Dalam UU tersebut nanti juga aka nada jaminan agar korban kejahatan seksual tidak disalahkan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan dapat mencakup berbagai ragam bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Lalu kapan RUU ini akan disahkan? Akankah ini hanya menjadi wacana sambil menunggu korban berikutnya? Menkumham, Yasonna Laoly berjanji, bahwa RUU itu akan disahkan menjadi UU tahun ini. Faktanya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini belum masuk dalam prolegnas 2015 dan 2019.

Untuk Mendukung Masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Prolegnas, klik Disini

Namun demikian, jika kita tilik balik kekerasan seksual yang terjadi pada Yuyun, ternyata para pemerkosa yang dibawah umur tersebut meminum minuman keras terlebih dulu sebelum kegiatan biadabnya. Lalu bagaimana bisa anak dibawah umur mengakses minuman keras tersebut? Kabar gembiranya, ternyata RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional.

Baca Juga: Presidium JIAD: RUU Larangan Minuman Beralkohol Rugikan Kelompok Tertentu