Kasus pemerkosaan Yuyun menjadi kabar yang memilukan bagi negeri ini. Para pelaku yang semuanya merupakan anak dibawah umur ternyata melakukan perbuatan biadabnya setelah menenggak minuman keras. Pengakuan itu terkuak saat Menteri Khofifah mengunjungi dan bertemu langsung dengan para pelaku di Kepolisian Resor Rejang Lebong.

Pemerintah pun merespon dengan melakukan rapat koordinasi membahas hal ini. Beberapa wacana tentang pemberatan hukuman bagi pelaku, sampai topik kebiri pun dibahas. Berbagai elemen masyarakatpun merespon kejadian ini.

Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), Fahira Idris, menegaskan kejadian itu akan terus berulang di Indonesia, selama tidak ada larangan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi minuman keras. Ia menilai pengaruh miras memang menghilangkan akal sehat dan nurani. Sehingga peristiwa sekeji itu bisa terjadi.

“Bayangkan, di kasus Yuyun ini, ada pelaku anak di bawah umur, tega memerkosa berkali-kali hingga korbannya meninggal dan mayatnya dibuang ke jurang,” kata Fahira.
Ketua Panitia Kerja RUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR, Siti Masrifah juga memiliki kekhawatiran yang sama perihal isu ini, “Karena banyak remaja di bawah usia 21 tahun kecanduan mengkonsumsi minuman beralkohol,” kata Siti dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (15/5).

Siti mengimbau para remaja tidak mengonsumsi minol. Siti mengatakan minol berdampak negatif dan positif. Saat ini, kata Siti, panja RUU Minol DPR sedang membahas regulasi mengenai sisi positif dan negatif minol.

“Bagaimana minol menjadi produk ekonomi kecil di daerah, sumber pendapatan ekonomi, tetapi tidak bisa juga dibiarkan generasi bangsa menjadi korban,” ujar Siti.

Siti berharap ada masukan yang konstruktif untuk penanganan masalah minol. Ia memberi contoh pada usulan masyarakat tentang regulasi minol, yakni pemerintah menampung hasil produksi fermentasi, alkohol menjadi produk ekspor, lalu akhirnya tidak menjadi konsumsi.
“UU Minol juga harus bersinergi dengan UU lain, apakah nantinya bertabrakan atau saling mendukung, ini perlu dikritisi bersama,” ucap Siti.

Tidak hanya dalam bentuk UU, pemerintah daerah pun bergerak dalam membuat regulasi berupa Raperda. Pemerintah Kota Surabaya termasuk salah satu satu Pemkot yang berusaha membuat peraturan tersebut. Namun hal ini ternyata mengundang penolakan dari salah satu ormas. Jaringan Islam Anti Diskriminasi (Jiad), lewat Koordinator Presidium Jiad, Aan Anshori, mengatakan ide pengesahan Raperda Pelarangan Minuman Alkohol akan merugikan sejumlah elemen masyarakat lain.

Larangan minuman alkohol, kata Aan, akan menghilangkan kesadaran toleransi pluralism dalam masyarakat. Dia berpendapat bahwa dalam tradisi komunitas tertentu, minuman alkohol menjadi bagian dari sebuah acara penting, sebagian di antaranya berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

Di komunitas adat Bali, kata Aan, ada gelaran acara tertentu yang melibatkan arak dalam jamuan sakralnya. Juga di kalangan Nasrani, anggur digunakan saat Perayaan Misa dan Perjamuan Kudus.

“Dalam menjalankan ibadahnya, tidak mungkin anggur diganti dengan sirup. Hal yang sama juga dengan komunitas adat Bali di Surabaya. Jika memang telah dilarang namun gereja masih menggunakan anggur apakah anggur itu didapatkan secara ilegal?” kata Aan.

Menurut Aan, pembahasan Raperda tidak melibatkan masukan dan suara perwakilan minoritas. Karena itu, jika Raperda itu disahkan, hal itu melanggar Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

“Jelas Raperda itu mengabaikan kelompok minoritas telah mengancam keberagaman di Kota Pahlawan yang dikenal sebagai miniatur keberagaman di Indonesia,” ujar Aan.

Raperda ini sebenarnya telah disepakati dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya dua bulan lalu. Keputusannya, minuman alkohol atau minuman keras dilarang total beredar di Surabaya. Hingga kini, hasil Pansus tak juga disahkan. Masih terjadi tarik ulur di internal dewan.

Salah satu netizen, menanggapi pernyataan Aan ini.

Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dari isu ini. Semoga negeri kita menjadi negeri yang lebih baik lagi.