Demi memenuhi target pemenuhan pendapatan negara, semua cara ditempuh. Termasuk mengampuni orang-orang kaya yang menyimpan dananya di luar negeri demi menghindari pajak. Itulah yang digagas pemerintahan saat ini dengan menggulirkan Tax Amnesty

Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah akan melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan dari tahun ini hingga tahun 2017.

Salah satub caranya, Pemerintah mengajukan gagasan tax amnesty alias pengampunan pajak. Arti secara sederhana dari tax amnesty adalah penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah.

Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Ternyata banyak memang orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri seperti Singapura. Negara-negara Tax Heaven juga menjadi favorit para WP yang enggan menunaikan kewajibannya di Indonesia.

Kebijakan Tax Amnesty cenderung masih menjadi pro kontra di Tanah Air. Masing-masing pihak memiliki argumen dan pandangannya

Indonesia Pernah Gagal

www.sinarharapan.co
www.sinarharapan.co

Tahukah kamu jika ternyata pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty dimasa lampau. Namun semuanya gagal.

Ya semuanya karena Pemerintah Indonesia pernah menerapkan Tax Amnesty pada tahun 1965 dan 1984. Ada beberapa penyebab kegagalan Tax Amnesty waktu itu.

Pertama, Wajib pajak yang diharapkan mengikuti program tax amnesty ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini.

Kedua, penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh.

Terakhir, minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak.

Negara Lain Pernah Berhasil

nation.com.pk
nation.com.pk

Nah yang pro dengan aturan ini berpendapat, Tax Amnesty pernah berhasil dilakukan di beberapa negara untuk menambah pemasukan negara.

India setelah sebelumnya 9 kali gagal melaksanakan Tax Amnesty, akhirnya ampuh dilakukan pada 1997. Penyebabnya, situasi krisis di India mendorong wajib pajak berpartisipasi dalam tax amnesty. Selain itu, program ini merupakan program amnesty terakhir, tidak ada amnesty selanjutnya.

Irlandia juga berhasil menerapkannya pada 1988. Saat itu, Pemerintah Irlandia mengumumkan usulan tenggat waktu 10 bulan pada wajib pajak yang tidak taat untuk membayar kewajiban tanpa ancaman sanksi denda dan bunga atau tuntutan.

Kebijakan ini merupakan yang pertama dan terakhir bagi wajib pajak di Irlandia. Pemerintah juga menambah jumlah pemeriksa pajak dengan tugas menegakkan pemungutan pajak, mengumumkan daftar hitam para pembayar pajak di surat kabar-surat kabar nasional.

Petisi Penolakan

www.phillymag.com
www.phillymag.com

Masyarakat juga tergerak untuk menolak kebijakan pengampunan pajak ini dengan membuat forum petisi online.

Petisi berjudul “Stop Ketidakadilan, Jangan Ampuni Orang Kaya dan Korporasi Pengemplang Pajak!” itu mulai disebarluaskan dengan mempertanyakan sejauh mana kebijakan pengampunan pajak efektif membawa kembali dana untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di dalam negeri.

Petisi itu mengutip data yang dilansir Global Financial Integrity (GFI) yang menyebutkan Indonesia berada pada posisi ketujuh dari negara-negara dengan aliran uang haram tertinggi di dunia.

“Pada kurun waktu 2003-2013, Indonesia telah kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar 18.844 juta dolar Amerika Serikat, sekitar Rp2.400 triliun, atau rata-rata sekitar Rp200 triliun per tahun,” tulis petisi itu pada laman change.org.

Angka itu setara dengan 10 persen total APBN yang merupakan potensi pajak yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri dan cukup untuk membiayai belanja kesehatan di seluruh Indonesia selama satu tahun.

Pertanyaan dari DPR

katadata.co.id
katadata.co.id

Pertanyaan soal keefektifan pengampunan pajak datang dari parlemen. Anggota DPR mengatakan jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, penerapannya pun tidak akan lama.

“Karena itu kan hanya berlaku untuk tahun ini saja. Sedangkan, sekarang baru masuk ke DPR, lalu saya perkirakan baru bisa disahkan Juli nanti. Berarti hanya tinggal lima bulan saja penerapannya. Apa efektif,” kata Soepriyatno, Kamis malam, 21 April 2016 seperti dilansir Vivanews.

Indah Kurnia, yang juga anggota DPR mengatakan pengajuan RUU Tax Amnesty juga terkesan dipaksakan. Sebab, RUU tersebut baru diterima oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2016.

“Jadi kan aneh, padahal kita juga harus melakukan tahapan penyerapan aspirasi dengan para stakeholder yang tidak sebentar,” ujar Indah.

Dirjen Pajak Lihat Ada Manfaat

m.tempo.co
m.tempo.co

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menilai kebijakan pengampunan pajak nantinya akan lebih bermanfaat bagi repatriasi dana para WNI di luar negeri, dibandingkan menambah penerimaan negara.

“Tujuan tax amnesty bukan hanya tebusan yang harus dibayar atau penerimaan pajak, karena yang penting uang di luar negeri bisa diinvestasikan kembali di Indonesia,” katanya di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

Ken mengatakan dana repatriasi para WNI yang mengajukan pengampunan pajak tersebut, bisa masuk ke berbagai instrumen investasi, yang harapannya mampu dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

“Tentunya kalau ada investasi baru, bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli. Dengan adanya investasi baru, maka juga akan ada obyek pajak baru, sehingga DJP tidak memerlukan upaya ekstensifikasi,” ujarnya.

SHARE