Polemik soal reklamasi pantai utara Jakarta berhenti. Setidaknya sementara. Pasalnya Kemenko Maritim resmi menghentikan proyek yang digarap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut sementara.

Meski bersifat sementara, penghentian proyek reklamasi ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Keputusan ini dihasilkan setelah Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu pada Senin (18/4).

Dari kebijakan soal penghentian reklamasi yang memicu perdebatan sampai penggusuran itu, ada beberapa fakta yang bisa kita cuplik.

Ada Kesalahan Aturan

tempo.co
tempo.co

Salah satu poin pertimbangan penghentian reklamasi adalah ditemukannya aturan yang tumpang tindih. Hal ini diungkapkan Menko Maritim Rizal Ramli.

Dikutip dari Liputan6.com, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan polemik megaproyek reklamasi teluk Jakarta tidak lepas dari adanya tumpang tindih dalam peraturan atau undang-undang yang ada.”Memang ada yang bolong-bolong dalam peraturan atau Undang-undang,” ujarnya.

Menurut Rizal,jika terus menerus membicarakan peraturan yang tumpang tindih ini, Rizal mengatakan persoalan ini tidak akan selesai-selesai.

Artinya selama ini proses reklamasi tidak memilik aturan hukum yang jelas. Rizal menyebut secara hierarki undang-undang posisinya di atas perpres maupun kepres. Kemudian, peraturan lama yang ada juga semestinya tergantikan oleh peraturan baru, kecuali ada pasal-pasal yang mengecualikannya.

Dibentuk Komite Gabungan

CNNIndonesia.com
CNNIndonesia.com

Guna menyelesaikan ruwetnya masalah reklamasi di Jakarta Utara, Kemenko Maritim memutuskan dibentuk komite bersama untuk menyelesaikan polemik.”Akan dibikin joint komite supaya masalah ini bisa selesai secepatnya,” ujarnya.

Rinciannya, masing-masing kementerian yang terkait seperti KKP dan KLHK, mengutus dua dirjen dan dua direkturnya. Kemenko Maritim mengirim dua deputi, begitu pun perwakilan dari deputi gubernur, asisten bidang pembangunan, sekda, dinas kelautan, dan tim gubernur.

Rizal menegaskan keinginannya menyelesaikan permasalahan ini secar tuntas mengingat kasus serupa juga terjadi di wilayah lain di Indonesia.

Masa Bodoh Pengembang

www.aktual.com
www.aktual.com

Menghentikan proyek reklamasi tentu akan merugikan pengembang yang terlanjur sudah membangun di atas pulau-pulau buatan sesuai izin prinsip yang dikeluarkan Ahok.

Menanggapi hal ini, Rizal Ramli mengaku tak gentar. “Enggak usah khawatir ada gugatan. Kedua, siapa yang berani gugat Rizal Ramli,” ujarnya seperti dikutip Republika.

Rizal menegaskan, dengan penghentian sementara reklamasi maka kebijakan yang diambil Ahok diharapkan bisa sejalan dengan keputusan bersama yang dibuat hari ini.

Rizal sendiri memerintahkan untuk menghentikan sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta sampai semua persyaratan, undang-undang dan peraturan dipenuhi,” katanya menegaskan.

Ada Kerusakan Lingkungan

www.suara.com
www.suara.com

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang ikut memutuskan menghentikan proyek reklamasi sementara memiliki pendapatnya sendiri.

Menurut Siti, ada tiga pertimbangan kenapa reklamasi harus dihentikan sementara. “Tiga indikasi yang diamati di lapangan, soal pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan keresahan sosial masyarakat. Ini jadi instrumen konkret pemberhentian itu,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Siti juga mengkritisi soal Amdal. Menurutnya pulau-pulau yang sifatnya tunggal itu dinilai belum cukup karena harus lengkapi kajian kewilayahannya atau kajian lingkungan hidup strategis.

Meski begitu ia menyebut Pemprov DKI Jakarta dinilai cukup kooperatif. Siti menambahkan, Amdal di lapangan dengan situasi yang ada saat ini sudah dianggap sebagai masalah yang serius, seperti tertuang dalam UI 32/2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pengawasan dan investigasi.

Ahok Ngotot Jalan Terus

republika.co.id
republika.co.id

Meski ada kesepakatan moratorium reklamasi, Ahok berkeinginan untuk terus melanjutkan proyek tersebut. “Yang pasti, reklamasi pulau, tidak akan pernah dihentikan selamanya,” kata Ahok dikutip dari Metrotvnews.com

Ahok bersikukuh dari hasil pertemuan dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Dalam Negeri, menyimpulkan bahwa reklamasi diperbolehkan.

Yang bermasalah ialah soal perizinan yang multitafsir dan peraturam yang tumpang tindih. “Malahan juga semua sudah sepakat kalau izin ada di tangan Gubernur,” jelas Ahok.

Ahok bilang yang penting sudah bisa dipastikan kebijakan untuk melakukan reklamasi memberikan manfaat bagi negara, rakyat, dan swasta.

“Ya sudah yang penting, pasti, reklamasi enggak ada yang salah, yang penting berpihak kepada rakyat, negara, pengusaha, sudah tiga ini jelas,” tandas Ahok.