Undang-Undang No 30 Th. 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK memanglah belum sempurna. Tetapi, merombak UU KPK bukan jalan yang pas untuk menutupi kekurangan atau celah dalam regulasi yang mengatur instansi anti rasuah itu.

Ketidaksetujuan beragam kelompok harus diakui telah berlangsung mulai sejak wacana revisi UU di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ingat Tommy soeharto

Butir utama yang memicu penolakan masyarakat yaitu, baik pemerintah ataupun DPR tidak dapat menerangkan arah dari revisi UU KPK itu. Oleh karena itu, orang-orang jelas memiliki kecemasan yang kuat, kalau revisi UU KPK hanya muslihat untuk melemahkan KPK. Walau sebenarnya, lembaga ini begitu diakui masyarakat Indonesia sebagai lambang perlawanan korupsi.

Pemerintahan Joko Widodo, hingga Oktober tahun ini selanjutnya masih tetap ngotot untuktidak menyepakati revisi UU KPK. Argumen dariaturan itu adalah masih tetap relevan dalam memberantas korupsi. Tetapi kompromi politik membuat pemerintah banting stir, menyepakati revisi UU KPK, bahkan juga jadi pengusul dengan kata lain inisiator.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, coba memberikan keyakinan pada masyarakatkalau revisi UU KPK ini mempunyai tujuan untuk menguatkan KPK. Karena itu pemerintah hanya membatasi revisi pada empat butir ; Penyadapan, Dewan Pengawas, Penyidik KPK, serta kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau dalam kajian revisi nyatanya berkembang serta melebihi empat butir yang sudah digariskan pemerintah? ” Pemerintah bakal menarik diri dari kajian, ” kata juru bicara presiden yang bekas komisioner KPK, Johan Budi SP.

Apakah benar empat butir pergantian itu bakal memperkuat KPK? Justru ini yang diragukan. Draft revisi yang diserahkan PDIP dalam rapat Baleg DPR (1/2/2016) contohnya, tidak hanya menjadi lima butir, juga lebih tepat disebut melemahkan KPK.

Revisi dikerjakan pada Pasal 11, menyangkut kerugian Negara sekurangnya Rp25 miliar. Apabila kurang dari itu, perkaranya diserahkan ke Kejaksaan atau polisi. Pasal awal mulanya batasannya cuma Rp1 miliar.

Pembatasan ini dapat diduga memiliki latar belakang kepentingan kelompok tertentu. Sebagian anggota DPR yang tertangkap KPK sampai kini umpamanya, nilai korupsinya dibawah Rp25 miliar. Jadi ke mana arahnya, tentu dapat ditebak.

Setelah itu Pasal 12 mengenai penyadapan. Kewenangan penyadapan saat ini dibatasi mesti seizin Dewan Pengawas KPK. Walau sebenarnya Dewan Pengawas KPK yaitu instansi non struktural diluar KPK. Berarti KPK perlu waktu serta terbuka peluang bocor apabila akan melakukan penyadapan.

Meski sebenarnya penyadapan, sekarang ini adalah satu diantara sejata ampuh KPK. Operasi tangkap tangan yang dikerjakan KPK 90 % adalah hasil penyadapan. Beberapa tersangka korupsi yang disadap KPK sampai kini tak pernah mempermasalahkan legalitas penyadapan KPK. Buktinya tiap kali berlangsung prapreadilan, ihwal penyadapan tak pernah dipermasalahkan oleh beberapa pemohon praperadilan.

Legalitas penyadapan oleh KPK lebih banyak disoal oleh beberapa politisi. Mereka berasumsi penyadapan yaitu pelanggaran privacy. Namun mereka tak pernah menyoal kewenangan penyadapan yang juga dipunyai oleh Kejaksaan serta Kepolisian.

Pasal 37 mengenai Dewan Pengawas. Instansi nonstruktural terbagi dalam lima orang yang diangkat presiden ini tugasnya mengawasi wewenang KPK, dan mengadakan sidang etik apabila ada sangkaan pelanggaran.

Sebelumnya, apabila berlangsung dugaan pelanggaran etik di KPK, dibuat Komite Etik secara ad hock. Dua orang dari internal serta 3 orang pihak luar. Saat berlangsung dugaan pelanggaran etik berkaitan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum (2013), Komite Etik di pimpin Anies Baswedan, menyebutkan dua pimpinan KPK Abraham Samad serta Adnan Pandu Praja melanggar kode etik ringan.

Selanjutnya pada pasal 40, memberi kewenangan pada KPK untuk mengeluarkan SP3, hal yang juga dimiliki Polri serta Kejaksaan. Ada preseden melatarbelakangi usulan kewenangan ini. Yakni ada tersangka korupsi meninggal. Ada kecemasan tanpa ada SP3, orang telah wafat pun kasusnya mesti tetaplah dibawa ke pengadilan.

Kecemasan itu terlalu berlebih. Sebab pasal 77 KUHP telah mengatur gugurnya hak penuntutan pada tersangka yang wafat. Dan KPK menaati pasal itu.

Sampai kini KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3, berarti, semua tersangka mesti dibawa hingga ke pengadilan. Ini sebenarnya merupakan pagar api untuk KPK supaya tidak bermain-main dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Memberi kewenangan SP3, seperti mematikan pagar api, serta bermakna juga memberi kesempatan KPK untuk bermain mata dengan tersangka korupsi.

Terakhir pasal 43 serta 45 mengenai penyidik KPK. Diawalnya KPK memiliki hak mengangkat penyidik sendiri, terkecuali memperoleh penyidik dari Polisi, Kejaksaan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tetapi usulan revisi inimeniadakan kewenangan KPK mengangkat penyidik sendiri.

Untuk KPK penyidik itu ujung tombak. Tanpa ada kewenangan mengangkat penyidik sendiri, KPK bakal begitu tergantung pada lembaga lain. Walau sebenarnya bukanlah rahasia, penyidik khususnya dari polisi, berkali-kali ditarik kesatuannya saat sedang menyidik kasus besar.

Draf pergantian UU KPK kali ini terang-terangan melenceng jauh dari arah menguatkan lembaga KPK. Apabila diteruskan, pemerintah tampak tidak memilikitujuan pasti dalam melakukan revisi UU KPK. Kesannya, yang penting ada pergantian dalam UU KPK, esensi pergantian jadi nomor dua.

Walau sebenarnya apabila pemerintah ingin melihat visi ke depan, dapat dikatakan baik UU KPK ataupun UU Tindak Pidana Korupsi, sudah tidak mampu mengantisipasi korupsi. Ini menyangkut korupsi yang melibatkan korporasi serta organisasi. Dua UU itu tak memberi kewenangan pada KPK untuk menjerat korporasi, organisasi ataupun partai politik sebagai subyek tindak korupsi.

Dari beberapa korupsi besar yang diakukan KPK akhir-akhir ini, kerap nampak korporasi, organisasi bahkan juga partai politik di belakangnya. Sebut saja masalah korupsi impor daging sapi, Hambalang, hingga yang paling akhir suap pada anggota DPR, Damayanti Wisnu Putranti.

Apa boleh buat, pergantian UU KPK kali ini, dalam bahasa yang lebih ringkas, dapat disebut revisi tanpa ada visi.

SHARE