Reklamasi di Indonesia ternyata tidak hanya akan dijalankan di Jakarta. Proyek-proyek reklamasi dari skala kecil sampai mega proyek disiapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Seperti Jakarta, ada proyek reklamasi yang sudah berjalan. Beberapa juga menuai pro kontra dan pertentangan dari masyarakat.

Ada juga proyek reklamasi yang berjalan mulus tanpa pertenangan. Nilainya pun mencapai puluhan triliun rupiah untuk membuat pulau-pulau baru. Memang sebagian besar bernuansa ekonomi. Sementara yang menentang menyuarakan kondisi lingkungan yang rusak.

Sebenarnya daerah mana saja di Indonesia yang melakukan reklamasi? Dan apakah ada pertentangan dari masyarakat seperti Jakarta? Berikut daftarnya

Teluk Benoa

gressnews.com
gressnews.com

Teluk Benoa di Bali mungkin menjadi ikon penolakan reklamasi selain di Jakarta. Pertentangan antara aktivis lingkungan dan masyarakat sipil dengan pemerintah terus mengemuka di sana.

Keputusan untuk melakukan reklamasi Teluk Benoa didasari oleh Perpres 51 tahun 2014. Dalam perpres tersebut, proyek reklamasi rencananya akan meliputi kawasan seluas 700 hektar di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Pakar kelautan dari ITB Muslim Muin menyatakan bahwa, dia tak melihat reklamasi sebagai solusi tepat. Jika alasannya adanya pendangkalan dan sampah, Muslim mengatakan hal itu tidak menjadi alasan tepat melakukan reklamasi.

majalahkartini.co.id
majalahkartini.co.id

“Ya sumber pendangkalannya yang harus dikendalikan. Saya nggak lihat banyak sedimen yang masuk ke sana (Teluk Benoa). Sampah? Sampahnya yang dikendalikan,” ujar Muslim.

Muslim juga menegaskan bahwa reklamasi tak selalu buruk, namun dia melihat Teluk Benoa sebagai ekosistem laut yang sehat.

“Di sini kan ada mangrove, tempat ikan bertelur, jadi kita memutus mata rantai. Sumber daya lautnya ada di situ, kenapa harus diuruk?” kata Muslim lagi.

Reklamasi Makasar

sulawesi.bisnis.com
sulawesi.bisnis.com

Lahan pesisir yang membentang di lima kecamatan yakni Mariso, Tamalate, Biringkanaya, Tallo dan Tamalanrea di Makassar akan direklamasi. Pantai Losari yang menjadi salah satu ikon Kota Makassar, juga masuk di dalamnya.

Pemerintah daerah telah memiliki payung hukum terhadap hal ini. Yaitu dengan disahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait rencata tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2015-2035 dalam rapat paripurna DPRD, Kota Makassar, Jumat (21/8/2015). Pengesahan ini setelah dilakukan pembahasan selama empat tahun lebih.

Direktur Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib mengatakan, reklamasi akan mengancam masa depan lingkungan di Kota Makassar. Selain berdampak ke keberlangsungan lingkungan, juga sangat mengganggu kelangsungan sumber ekonomi masyarakat yang kehidupannya ada di pesisir.

“Jika disetujui dan disahkan Ranperda RTRW oleh Pansus RTRW di DPRD Makassar yang akan jadi payung hukum kegiatan reklamasi itu maka akan terjadi transaksi proyek besar-besaran,” kata Muthalib.

merdeka.com
merdeka.com

Dia menduga, dari proyek reklamasi itu akan muncul penyalahgunaan jabatan dalam pemberian izin-izin proyek. Padahal sedianya yang dikedepankan adalah prinsip-prinsip keberlangsungan lingkungan bukan semata investasi dan proyek.

Reklamasi pantai di Makassar merupakan salah satu paket dalam megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI) Pemprov Sulsel, dengan seluas 157 hektare.

Reklamasi Balikpapan

www.klikbalikpapan.co
www.klikbalikpapan.co

Proses reklamasi yang agaknya berjalan mulus dibanding Teluk Benoa dan Makasar adalah reklamasi Balikpapan. Proyek yang dinamakan Coastal Road ini sudah berjalan. Beberapa perusahaan yang menjadi rekanan untuk proyek ini juga sudah ditunjuk.

Menurut tribunnews.com, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyerahkan izin prinsip kepada tujuh perusahaan yang akan mengembangkan kawasan coastal road.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, Pemerintah Kota izin prinsip ini ibarat kunci untuk pengerjaan proyek coastal road.

Setelah ini, kata Wali Kota, masih ada sejumlah izin lainnya yang harus diselesaikan sebelum proses reklamasi dilaksanakan.

prokal.co
prokal.co

Sebelumnya, empat investor baru menandatangani nota kesepahamanan dengan Pemkot Balikpapan. Keempat perusahaan yang menjadi mitra Pemkot Balikpapan antara lain, PT Pandega Citra Niaga yang menggarap segmen 3, PT Sentra Gaya Makmur konsorsium antara Vico dan Helindo yang menggarap segmen 4, PT Wulandari Bangun Lestari berinvestasi di segmen 4 serta PT Karunia Wahana Nusa menggarap segmen 7.

Dengan bergabungnya empat investor dalam pengembangan reklamasi pantai ini, hingga saat ini sudah ada tujuh investor yang masuk menggarap kawasan reklamasi pantai yang membentang dari Banua Patra hingga Stall Kuda.

Reklamasi Bau-Bau

fajar.co.id
fajar.co.id

Tidak banyak terdengar, namun reklamasi di Bau-Bau, Sulawesi sejatinya mendapat penolakan keras dari kelompok masyarakat.

Mereka bahkan melontarkan petisi online menolak reklamasi di Kelurahan Palabusa Pinggiran Bau Bau tersebut.

Menurut kelompok ini, rakyat palabusa menggantungkan hidup dari potensi sumber daya laut yakni sebagai pebudidaya  rumput laut dan mutiara.

Potensi ini membawa masyarakat palabusa hidup secara mandiri, berdiri diatas kaki sendiri dan selama ini tidak pernah mendapat support  dari pemerintah daerah.Reklamasi di Bau Bau terindikasi mengancam kehidupan para petani rumput laut di daerah tersebut.

Polemik seputar rencana Reklamasi Pesisir Pantai Kel.Palabusa Kota Baubau sampai saat ini telah menjadikan sebagian besar Petani Rumput Laut Palabusa resah dan bingung, bahkan memiliki kecenderungan memecah belah persatuan orang palabusa.

Hal ini kemudian mengerucut menjadi konflik horizontal yang tak berkesudahan. Sebuah permasalahan baru yang harus segera mendapatkan perhatian semua pihak, utamanya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang menjadi pemutus akhir dari lingkaran polemik ini.

Proyek Reklamasi yang diprakarsai oleh Kementrian PU & Perumahan Rakyat dan Pelaksana proyek oleh PT.Sumber Hasil Utama Dari